Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Tenaga Kerja Pada Pt Mulia Centralindo Perkasa Di Kecamatan Tualang Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan

Pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang harus
diwujudkan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang
setinggi-tingginya. Pemerintah memiliki peran penting dalam mewujudkan
kesejahteraan rakyatnya dengan membentuk pelayanan publik berupa pelayanan
kesehatan, dengan program jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan, sebagai
tugas BPJS Kesehatan dalam mengelola pelayanan pengurusan kepesertaan
Jaminan Kesehatan Nasionan (JKN). Rumusan masalah dalam penelitian ini
adalah : Bagaimanakah pelaksanaan jaminan kesehatan tenaga kerja pada PT
Mulia Centralindo Perkasa di Kecamatan Tualang berdasarkan Perpres Nomor
111 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013
tentang Jaminan Kesehatan ? Bagaimanakah Hambatan dalam pelaksanaan
jaminan kesehatan tenaga kerja pada PT Mulia Centralindo Perkasa di Kecamatan
Tualang berdasarkan Perpres Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan ? Dan
Bagimanakah Upaya untuk Mengatasi Hambatan Dalam pelaksanaan jaminan
kesehatan tenaga kerja pada PT Mulia Centralindo Perkasa di Kecamatan Tualang
berdasarkan Perpres Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan
Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan ? Jenis penelitian
yang dilakukan adalah penelitian hukum sosiologis, sumber data terdiri atas data
primer, data sekunder, dan data tertier dengan teknik pengumpulan data
menggunakan observasi, wawancara, dan kajian kepustakaan. Berdasarkan hasil
penelitian penulis menyimpulkan sebagai berikut : pelaksanaan jaminan kesehatan
tenaga kerja pada PT Mulia Centralindo perkasa di Kecamatan Tualang
berdasarkan Perpres Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan
Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan pada dasarnya belum
berjalan dengan baik karena masih ditemukannya pelaksanaan jaminan kesehatan
yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Hambatan yang ditemukan antara
lain faktor eksternal maupun internal yaitu kurangnya pemahaman karyawan
tentang penting BPJS Kesehatan, tidak adanya inisiatif karyawan untuk
mempertanyakan kenapa belum mendapatkan kartu BPJS Kesehatan, tidak adanya
fasilitas pengaduan bagi pekerja yang belum terdaftar sebagai anggota BPJS
Kesehatan di Tualang, sedangkan upaya yang dilakukan untuk mengatasi
hambatan antara lain upaya secara internal dan eksternal, meningkatkan kesadaran
pentingnya jaminan kesehatan tenaga kerja pada pekerja dan perusahaan yang
disosialisasikan oleh BPJS Kesehatan, perusahaan diharapkan menggunakan
sistem yang efektif dan efisien serta transparan dalam pengurusan BPJS
Kesehatan karyawan. Diharapkan dengan adanya sistem BPJS Kesehatan maka
akan meningkankan kinerja karyawan dan prestasi karyawan, Perlu adanya
pengawasan secara rutin dari Disnaker dan pihak perusahaan pada pelaksanaan
BPJS Kesehatan agar tidak ada karyawan yang tidak terdaftar sebagai anggota
BPJS Kesehatan.